SekberJN News, Jakarta - Presiden Joko Widodo pada hari Jumat kemarin (08/04/) mengumpulkan seluruh kepala daerah hasil Pilkada serentak di Istana Negara. Jokowi akan memberikan pengarahan kepada para kepala daerah.
Adapun maksud agenda tersebut adalah mendorong penyamaan persepsi, mengingat sinergi pusat - daerah sangat penting dengan beberapa pertimbangan. Pertama, potensi sumber daya dan lokasi pembangunan berada di daerah sehingga keberhasilan pembangunan daerah akan menentukan keberhasilan pembangunan nasional. Kedua, sumber pendanaan pemerintah telah meningkat pesat, namun belum memadai untuk membiayai kebutuhan pembangunan. Oleh sebab itu, peningkatan kualitas belanja APBN dan APBD, yang didukung peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha menjadi penting. Ketiga, percepatan pembangunan juga ditentukan oleh peningkatan kualitas belanja APBN dan APBD. Untuk itu, Pemerintah dan pemerintah daerah perlu bersama-sama melakukan peningkatan kualitas belanja dengan sinkronisasi dan sinergi program.
Dalam mensukseskan program Pemerintah dalam menjadikan Indonesia sebagai Poros Maririm Dunia, Kebijakan Kelautan merupakan barometer dalam menjadikan laut sebagai sumber kemakmuran dan kedaulatan bangsa lewat harmonisasi dan kesepahaman pemerintah Pusat dan Daerah dengan mengedepankan semangat Otonomi Daerah.
Di satu sisi, komitmen Kementerian Kelautan dan Perikanan yang dipimpin oleh Susi Pudjiastuti dalam memberantas illegal fishing patut diacungkan jempol. Tapi di sisi lain, masih banyak kebijakan Menteri Susi yang perlu dievaluasi. Diantaranya dalam hal membangun kesepahaman dan membagi kewenangan transfer anggaran ke daerah.
Khususnya dalam meningkatkan kapasitas nelayan sesuai dengan Nawacita Pemerintahan Jokowi-JK.
Karena, seperti halnya komitmen Pemerintahan Jokowi-JK, Masady Manggeng, Ketua Departemen Kemaritiman Sekber JN berpandangan bahwa membangun Indonesia harus dari pinggir.
"Contohnya dalam pembangunan 3.400 kapal Kementerian Kelautan," ujar Masady.
Sekber JN melihat Kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan masih mengeksekusi sendiri. Harusnya, pembangunan kapal itu didorong ke daerah, agar capaian pembangunan terukur, terciptanya multiplyer effect, dan yang terpenting spesifikasi kapal sesuai dengan medan tangkap ikan.
"Sebagaimana semangat Otonomi Daerah," tambahnya.
Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Kelautan dan Perikanan harus membangun Indonesia dari Pinggir.
Tak hanya itu, Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagai leading sektor sejatinya harus ikut menguatkan dan mendorong BUMN perikanan dalam menjangkau hasil-hasil laut dari pulau-pulau kecil.
"Dimana untuk ikan-ikan bernilai ekonomis tinggi (ikan hidup) bisa dioptimalkan distribusinya dengan hadirnya kapal-kapal penampungan dari BUMN Perikanan," tutur putra asal Aceh ini.
Pantauannya, di pulau-pulau kecil banyak ikan-ikan segar seperti kerapu, kakap dan lobster. Namun pasca kebijakan pelarangan alih bongkar muat laut (transhipment), nelayan dan pembudidaya sulit memasarkannya dengan harga tinggi.
"Saya rasa BUMN Perikanan bisa memperbanyak armada menjangkau itu," terangnya.
Kemudian, Inisiator Forum Maritim Hebat Jokowi ini juga menilai, Menteri Susi masih punya PR besar untuk meng-upgrade kapasitas nelayan dan teknologi Penangkapan Ikan. Dalam hal ini perlu "perkawinan" antara Pemerintah dengan Perguruan Tinggi dalam menghasilkan metode-metode modernisasi nelayan dalam hal tangkap ikan. Menurutnya, kedepan nelayan harus bisa menjangkau laut ZEE.
"Jika sudah begitu pasti Nelayan makmur, bangsa kuat karena nelayan bisa menjadi sebagai pagar laut nusantara. Dan tentunya jarang terdengar pengrusakan ekosistem perairan dangkal," tutup Masady. (mh)
0 komentar:
Posting Komentar