SekberJN News, Jakarta - Simposium nasional, "Membedah Tragedi Berdarah 1965, Pendekatan Kesejarahan" yang berlangsung di Hotel Aryaduta, selama 2 hari dimulai pada hari Senin s/d selasa (18-19/4). Acara Simposium tersebut diprakarsai oleh Dewan Pertimbangan Presiden, Komnas HAM, Forum Solidaritas Anak Bangsa (FSAB) dan juga didukung oleh Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Panjaitan.
Sejumlah pejabat pemerintah di antaranya Menkopolhukam Luhut B Pandjaitan, Kapolri Jenderal Badrodin Haiti, Jaksa Agung HM Prasetyo dan juga turut hadir Watimpres Sidarto Danusubroto dalam pembukaan acara Simposium nasional. Agus Wodjojo selaku Ketua Pengarah Simposium Nasional 65 menyampaikan harapannya, supaya sejarah 1965 dibicarakan secara jujur dan berimbang dalam simposium.
"Dengan pendekatan sejarah ini dianggap pendekatan paling jujur tidak hitam putih dan tidak ada sebab tanpa akibat," jelasnya.
Rencananya simposium nasional ini dirancang sebagai dialog awal antara pemerintah dan korban tragedi tahun 65 untuk merumuskan pokok pikiran menuju rekonsiliasi nasional.
"Disebutkan pula, kenapa harus pemerintah, karena tanpa pemerintah rekomendasi simposium 1965 tidak akan bisa terwujud, begitu juga sebaliknya," ujar Agus Wodjojo dalam sambutannya di Hotel Arya Duta, Senin kemarin(18/4).
Dalam simposium ini akan berbeda dengan diskusi yang lalu, karena tidak eklusif dan dari forum ini bukan untuk mencari yang benar atau salah.
"Dibalik kebenaran yang kita yakini juga ada versi lain. Seperti dari yang hadir ada purnawirawan TNI yang menjadi pelaku operasi, ada yang masih tampak gagah. Begitu juga ada korban atau keluarga namun kita semua sama pada saat awal acara ketika menyanyikan lagu Indonesia Raya," ungkapnya.
Sementara itu, Jenderal TNI (Purn) Luhut Binsar Pandjaitan sebagai Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukan) yang turut hadir membantah penyelenggaraan simposium ada pengaruh dari PKI. Ia menyebutkan pelanggaran HAM harus diselesaikan.
"Proses kesini tidak mudah, soal beberapa kali pertemuan untuk melaksanakan, dengan latar keinginan pemerintah dimana masalah HAM harus dituntaskan, Termasuk di Papua, dimulai dari tragedi 65 ini pemerintah akan usut pelanggaran tersebut," ujarnya.
Tragedi ini dianggap juga sebagai pintu masuk menyelesaikan yang lain, Luhut mengatakan bahwa, Agus Wodjojo selaku Ketua Pengarah Simposium Nasional 65 mengusulkan simposium ini, "Kita ini bangsa besar yang harus lihat kekurangan dan kelemahan," papar Menkopolhukam.
Luhut pun merasa yakin dalam diskusi ini pasti ada pro dan kontra, "namun Spirit menyelesaikan jangan berburuk sangka dan jangan menubrukkan satu kelompok dengan kelomopok lain," himbaunya lagi.
"Berdamai dengan masa lalu kita. kami tidak sebodoh itu. Jangan ada pikiran kita akan minta maaf ke sana dan kesini. Kami tahu yang kami lakukan yang terbaik untuk bangsa ini dan tidak rela kalau kita diatur oleh negara lain," sebutnya lagi.
Saya akan mempertaruhkan kredibilitas saya bahwa, simposium ini akan berjalan dengan aman dan ada hasilnya.
"Jadi saya kira tidak usah diselesaikan diluar negeri, akan kita selesaikan disini untuk pelanggarannya. Kita ini bangsa yang besar dan jernih dalam memandang tragedi 1965," pungkas luhut.(mh)
0 komentar:
Posting Komentar